Kurnia, Romanda Arif (2018) IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN (Studi di Wilayah KerjaNotarisKabupaten Kendal). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (913kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (223kB) | Preview |
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) |
||
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) |
||
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (84kB) | Preview |
Abstract
Tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan perlu dipahami secara berbeda agar tidak menimbulkan kerancuan. Pertanyaan yang timbul dari problem ini adalah: Bagaimana implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ? Apa kelemahan-kelemahan dalam implementasi tugas dan wewenang Notaris dalam pembuatan Akta yang berkaitan dengan pertanahan ? Bagaimana solusi implementasi tugas dan wewenang Notaris dalam pembuatan Akta yang berakitan dengan pertanahan ? Metode pendekatan menggunakan sosio legal research. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Permasalahan di analisis dengan teori kepastian hukum dan teori kewenangan: Pertama, Implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yaitu Notaris dapat membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan yang bukan merupakan kewajiban PPAT, seperti : keterangan waris, pengikatan jual beli, kuasa menjual, SKMHT, perjanjian sewa menyewa. Kedua, Kelemahan implementasi tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan adalah: (a) Konsep ideal implementasi tugas dan kewenangan Notaris menurut UUJN 2014 yaitu seorang Notaris sekaligus PPAT; (2) Praktik implementasi tugas dan kewenagan Notaris di lapangan berbeda dengan UUJN 2014, karena Notaris diangkat menjadi PPAT setelah harus mengikuti pendidikan dan pelatihan serta dinyatakan lulus yang diselenggarakan oleh BPN; dan Ketiga solusi terkait dengan perbedaan implementasi tugas dan kewenangan Notaris antara yang ideal seperti UUJN 2014 dengan praktik di lapangan, yaitu: (a) Pemerintah melakukan revisi UUJN 2014 atau membuat Peraturan Pengganti Undang Undang. Kata Kunci: Notaris, Akta pertanahan, Kabupaten Kendal
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Oct 2018 03:32 |
Last Modified: | 30 Oct 2018 03:32 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11931 |
Actions (login required)
View Item |