Istanti, Istanti (2017) AKIBAT HUKUM DARI AKTA JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PPAT YANG DIBUAT TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR PEMBUATAN AKTA PPAT. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (373kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (60kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/9613/3/Persetujuan%20Publikasi.jpg)
|
Image
Persetujuan Publikasi.jpg Download (932kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (76kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (228kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (87kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan akta jual beli tanah yang bagaimana yang dikatakan sesuai dan tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta PPAT, dan apa akibat hukum dari penyimpangan prosedur pembuatan akta PPAT sebagaimana tersebut diatas. Metode penelitian sosiologis empiris yang bersifat penelitian deskriftif analitis digunakan penulis untuk penyelesaian penulisan ini. Sedangkan metode pendekatan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data primer berupa wawancara langsung dan sumber data sekunder berupa data-data yang diambil dari data primer, sekunder dan tersier. Guna pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, wawancara serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menganalisis pembuatan akta jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT yang dilakukan dengan tidak sesuai prosedur pembuatan akta PPAT. Ketidaksesuaian prosedur pembuatan akta PPAT terkait jual beli tanah ini dikarenakan kondisi-kondisi dan situasi yang mengharuskan proses peralihan hak (jual beli) dihadapan PPAT harus tetap dilakukan. PPAT rela mengesampingkan prosedur pembuatan akta jual beli yang diatur dalam PP 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaannya. Akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan PPAT yang mengesampingkan prosedur pembuatan akta PPAT adalah bisa terdegradasinya akta dan bagi PPAT bisa berakibat dikenakan sanksi bagi PPAT sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatannya. Kata kunci : Akibat hukum, akta PPAT, Jual Beli, Prosedur
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 23 Jan 2018 05:22 |
| Last Modified: | 23 Jan 2018 05:22 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9613 |
Actions (login required)
 |
View Item |
