Pemberia Kuasa secara sosiologis dapat dikatakan sebagai lembaga yang
terbentuk didalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam perkembangan selanjutnya
dimana kegiatan manusia semakin berkembang, pemberian kuasa merupakan
perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat dalam proses
hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum dimana seseorang menghendaki
dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya untuk melaksanakan segala
kepentingannya. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas, akan tetapi
dalam tulisan ini dikaitkan dengan suatu akta notais perjanjian pengikatan jual beli
dimana pemberian kuasa tersebut merupakan salah satu klausul, khususnya mengenai
bidang tanah. Sebagai suatu klausul, tentunya berkaitan dengan azas-azas perjanjian,
karena klausul merupakan hal-hal yang pokok yang diperjanjikan dari perjanjian
tersebut. Dalam hal ini asas konsensualitas, yang mempunyai arti terpenting yaitu
bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian
yaitu kata sepakat, sehingga yang tergambar dalam pikiran kita adalah persuasi
pendapat antara para pihak tanpa adanya paksaan dengan perkataan lain harus
diberikan secara bebas. Menyinggung masalah tersebut dalam hukum perikatan,
maka eratlah kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan
timbulah apa yang disebut dengan kuasa mutlak. Berkaitan dengan permasalahan
disini, yang menyangkut tentang hukum tanah, maka perlu diperhatikan pula dengan
peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan kuasa Mutlak Sebagai
Pemindahan Hak Atas Tanah dan Surat Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 594/493/AGR, tanggal 31 Maret 1982, serta PP Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci : Kuasa Mutlak, Pengikatan Jual Beli