Maulana, Balia Reza (2017) AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN KUASA MUTLAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBELUM DIBUAT AKTA JUAL BELI. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (282kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (277kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (88kB) | Preview |
Abstract
Pemberia Kuasa secara sosiologis dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk didalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam perkembangan selanjutnya dimana kegiatan manusia semakin berkembang, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum dimana seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya untuk melaksanakan segala kepentingannya. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas, akan tetapi dalam tulisan ini dikaitkan dengan suatu akta notais perjanjian pengikatan jual beli dimana pemberian kuasa tersebut merupakan salah satu klausul, khususnya mengenai bidang tanah. Sebagai suatu klausul, tentunya berkaitan dengan azas-azas perjanjian, karena klausul merupakan hal-hal yang pokok yang diperjanjikan dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini asas konsensualitas, yang mempunyai arti terpenting yaitu bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, sehingga yang tergambar dalam pikiran kita adalah persuasi pendapat antara para pihak tanpa adanya paksaan dengan perkataan lain harus diberikan secara bebas. Menyinggung masalah tersebut dalam hukum perikatan, maka eratlah kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan timbulah apa yang disebut dengan kuasa mutlak. Berkaitan dengan permasalahan disini, yang menyangkut tentang hukum tanah, maka perlu diperhatikan pula dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dan Surat Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri RI Nomor 594/493/AGR, tanggal 31 Maret 1982, serta PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kata Kunci : Kuasa Mutlak, Pengikatan Jual Beli
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:31 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:31 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8630 |
Actions (login required)
 |
View Item |
