Nuswantari, Ilma Amallia (2016) PERUBAHAN HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DAN WILAYAH (Studi Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (562kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (11kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/7017/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (825kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (258kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (417kB) | Preview |
Abstract
Masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan diberikan kesempatan untuk dapat meningkatkan status tanahnya menjadi Hak Milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua permohonan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dapat dikabulkan karena lokasinya tidak sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana Tata Ruang Kota setempat. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris dengan data primer diperoleh dari penelitian langsung dilapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari perpustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian data yang diperoleh di analisa secara kualitatif guna menjawab permasalahan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi ketentuan hukum tentang perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dikaitkan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Wilayah di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun masih adanya benturan antara peraturan perundang-undangan dalam tataran vertikal maupun horizontal; (2) Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Faktor Yuridis, terkait dengan kelengkapan dokumen permohonan yang dilampirkan, Faktor Teknis, Faktor Ekonomis, terkait dengan anggapan dari masyarakat mengenai biaya yang mahal dan Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), berkaitan dengan tidak meratanya pemahaman petugas mengenai peraturan yang berlaku. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah : berkaitan dengan SPPT PBB, untuk hal ini Kantor Pertanahan diperbolehkan dengan menggunakan SPPT PBB tahun yang lama dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (3) Akibat hukum perubahan hak atas tanah untuk rumah tinggal yang tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota di Kabupaten Batang adalah timbulnya perbedaan jenis hak yang diterima di masyarakat selaku pemegang hak atas tanah. Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Hak Milik, Tata Ruang.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 07:41 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 07:41 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7017 |
Actions (login required)
 |
View Item |
