PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BERKAITAN DENGAN AKTA JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN GROBOGAN

Susanto, Agus (2016) PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BERKAITAN DENGAN AKTA JUAL BELI TANAH DI KABUPATEN GROBOGAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (536kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Image PUBLIKASI.jpg Download (888kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (482kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (92kB) | Preview

Abstract

Kebijakan dalam bidang perpajakan yang efektif dapat berperan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan dalam bidang perpajakan tersebut mempunyai peranan penting dalam keadilan sosial, alokasi sumber-sumber, distribusi pendapatan dan akumulasi modal, lebih dari itu, kebijakan perpajakan tersebut, dapat berperan untuk mendidik rakyat berkesadaran politik dan bernegara. Menifestasi dari kesadaran berpolitik dan bernegara adalah kerelaan berkorban untuk kepentingan negara, salah satunya adalah kerelaan membayar pajak, dalam hal ini pajak BPHTB dan PPh yang alokasinya dan kewenangannya sudah diserahkan secara langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa peranan PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh berkaitan dengan Akta Jual Beli tanah di Kabupaten Grobogan, untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perana PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh di Kabupaten Grobogan, faktor-faktor/hambatan yang timbul dalam penerapan BPHTB dan PPh di Kabupaten Grobogan dan bagaimana peran yang seharusnya PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh di Kabupaten Grobogan . Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi deskritif analitis, melalui pengumpulan data primer, data sekunder. Peranan PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh sudah cukup maksimal, terbukti dengan besarnya pajak BPHTB dan PPh yang masuk ke kas Daerah dan Pusat, hanya saja banyak terjadi faktor-faktor/hambatan yang timbul yang mengakibatkan kurang harmonisnya DPPKAD dan PPAT dalam pemungutan BPHTB dan PPh,sehingga terlihat kurang maksimal, dikarenakan sistem self assessment, yang menyebabkan sulit mengkontrol laporan transaksi yang sebenarnya, untuk itu masih diperlukan kesadaran hukum baik para pihak yang bertransaksi maupun oleh PPAT itu sendiri. Faktor penghambat peran PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh selama ini lebih disebabkan faktor administrasi, seperti pelayanan yang kurang efisien, dan penentuan besarnya nilai transaksi jual beli yang sulit, serta tidak ada pembaharuan yang dilakukan oleh DPPKAD mengenai SPPT PBB yang selama ini dikeluarkan, karena nilai tanah permeter yang tertera sudah tidak sesuai dengan nilai tanah saat ini. Peranan PPAT dalam penerapan BPHTB dan PPh dapat dilakukan lewat sikap proaktif dari PPAT dalam menggali informasi mengenai transaksi riil dari para pihak. Kata Kunci : Peranan PPAT, BPHTB dan PPh, Jual Beli Tanah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2017 02:04
Last Modified:	23 Jan 2017 02:04
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6972

Actions (login required)

View Item