Pemerintah Daerah ditutut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya masih banyak daerah di Jawa Tengah yang belum mampu secara mandiri melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah pada Provinsi Jawa Tengah dan untuk melihat seberapa besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap Pemerintah Pusat.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pemerintah daerah dan kota se-Jawa Tengah yang menerbitkan Laporan Realisasi APBD, data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diperoleh dari BPS Pusat dan BPS Jawa Tengah dan melalui situs,,internet,,departemen,,keuangan,,dengan,,alamat,,http://www.djpk.kemenkeu.go.id. Analisis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t.
Hasil penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian daerah. DAU berpengaruh negatif terhadap Kemandirian daerah. Sementara DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh dari DAK dan DBH terhadap kemandirian daerah.

Kata kunci : Pendapatam asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil, kemandirian daerah.