AFID AMASI, ALANNUARI (2021) TINJAUAN YURIDIS TENTANG RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (817kB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (308kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (319kB) |
|
Text
bab 1.pdf Download (605kB) |
|
Text
bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (767kB) |
|
Text
bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) |
|
Text
bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (392kB) |
Abstract
Batalnya proses jual beli berakibat pada kembalinya ke keadaan semula, yaitu segala biaya-biaya yang telah dibayarkan maka harus dikembalikan kepada masing-masing pihak, termasuk dalam hal ini adalah PPh Final yang telah dibayarkan oleh pihak penjual. Hal yang demikian merupakan suatu bentuk restitusi atas kelebihan bayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Konstruksi hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). 2) Pelaksanaan Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). 3) Prosedur restitusi (pengembalian) Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pembatalan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang. Analisis data p yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penellitian ini adalah: 1) Konstruksi hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf d. Pada pasal ini disebutkan dengan jelas bahwa penghasilan yang diperoleh dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dapat dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif PPh Final Pasal 4 ayat 2 dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan secara umum adalah 5%. Sedangkan objek pajaknya adalah penghasilan yang diperoleh dari transaksi tersebut. 2). Pelaksanaan Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Terkait Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) harus delakukan secara terang yaitu berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, serta dilakukan dengan akta PPAT, dalam hal ini akta jual beli (AJB), setelah persyaratan-persyaratan baik materiil maupun formal telah terpenuhi. Pada proses Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah ini para pihak datang ke notaris untuk menyatakan bahwa salah satu pihak akan menjual hak atas tanahnya kepada pihak lainnya pada dasarnya hal ini hanya diawali dengan konsultasi kedua belah kepada notaris, untuk mengetahui persyaratan yang nantinya dibutuhkan dalam membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dan pada Tahap selanjutnya notaris akan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh salah satu dan/atau kedua belah pihak 3. Prosedur restitusi (pengembalian) Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pembatalan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 mekanisme dan tahapan proses restitusi pajak yaitu pendahuluan, verifikasi dokumen, penelitian administratif yang sifatnya sederhana. Konsekuensi sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari dasar penetapan pajak jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran pajak. Kata Kunci: Jual Beli, Restitusi Pajak, PPh
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 07 Jan 2022 06:30 |
Last Modified: | 07 Jan 2022 06:30 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20755 |
Actions (login required)
View Item |