PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK/GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

ADIB, MUHAMMAD (2020) PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK/GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text cover.pdf Download (258kB)
	Text abstrak.pdf Download (112kB)
	Text daftar isi.pdf Download (188kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (240kB)
	Text bab 1.pdf Download (383kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)

Abstract

Penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Kabupaten Demak masih lemah, hal ini dapat dibuktikan dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu : Pegawai Negeri Sipil (Sasaran Kebijakan), Pejabat Strukural (Pemberi Kebijakan) dan Masyarakat Luas sebagai Tim Penilai. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran menunjukan belum optimalnya implementasi terhadap peraturan dan kebijakan terhadap Undang-Undang/Peraturan Pemerintah yang berlaku dilingkungan ini. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik / Good Governance di Pemerintah Kabupaten Demak”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberian hukuman/sanksi terhadap pelanggaran kasus disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Metode penelitian dengan Socio Legal-Research yang dipakai adalah metode kualitatif, di sini menekankan pada metode wawancara Purposive Non Random Sampling. Informan yang ditunjuk mewakili Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan disiplin pelanggaran, Pegawai Negeri Sipil lain, Pembuat Kebijakan yaitu para pejabat struktural dan masyarakat di sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pemberian sanksi/hukuman disiplin pegawai negeri di Pemerintah Kabupaten Demak boleh dikatakan baik dan sudah ada kesesuaian dengan peraturan yang ada/diterapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, meskipun dijumpai para pejabat yang berwenang menilai masih menerapkan rasa toleransi terhadap pegawai tersebut, namun juga menimbulkan dampak positif diantaranya adanya efek jera untuk tidak mengulanginya baik pelanggaran yang sama atau satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya baik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau yang lain. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaan disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, meskipun di lapangan mengalami kendala, tetapi kendala sudah dapat diantisipasi dan ditangani dengan baik. Prinsip good governance telah dilaksanakan dalam pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Demak antara lain: Renponsif, kepastian hukum, efektif efisien dan partisipasi. Kata kunci : pemberian hukuman disiplin, pegawai negeri sipil, PP nomor 53 tahun 2010, good governance.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	18 Oct 2021 07:35
Last Modified:	18 Oct 2021 07:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/20442

Actions (login required)

View Item