Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perda No 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Subang

Gunawan, Awan (2019) Penerapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perda No 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Subang. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
Cover.pdf

Download (261kB)
[img] Text
Daftarisi.pdf

Download (9kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (8kB)
[img] Text
publikasi.pdf

Download (51kB)
[img] Text
babI.pdf

Download (184kB)
[img] Text
babII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (386kB)
[img] Text
babIII.pdf
Restricted to Registered users only

Download (411kB)
[img] Text
babIV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (9kB)
[img] Text
babV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (81kB)
[img] Text
daftar_pustaka.pdf

Download (217kB)
[img] Text
lampiran.pdf

Download (43kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan pemungutan Bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunanndi Kabupaten Subang, dan untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehann Ha katas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil analis data disimpulkan, bahwa sector perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan Negara. Pemerintah telah melakukan beberapa kali pembaharuan di bidang perpajakan atau reformasi perpajakan salah satu produknya adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Salah satu ketentuan yang baru diatur di dalam undang-undang tersebut adalah mengenai objek warisan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) huru a angka 5. Objek pajak warisan ini tidak ada penjelasan yang pasti dalam Undangundangbtersebut sehingga pejabat yang diberikan wewenang melakukan penghitungan BPHTB memiliki interpretasi yang berbeda dalam hal perlakuan dibagikan secara utuh dengan hak bersama atau dengan cara pembuatan akta untuk masing-masing ahli waris. Akibatnya jumlah BPHTB yang terutang berbeda antara perlakuan yang satu dengan yang lain. Kata kunci : Bea Hak Atas Tanah dab Bangunan, Pajak Daerah

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 24 Jan 2020 07:02
Last Modified: 24 Jan 2020 07:02
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15498

Actions (login required)

View Item View Item