Akibat Hukum dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan Kuasa Menjual Oleh Notaris Di Kota Semarang

ARIFIN, NOVI AHMAD (2019) Akibat Hukum dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan Kuasa Menjual Oleh Notaris Di Kota Semarang. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (2MB)
	Text Daftarisi.pdf Download (783kB)
	Text Abstrak.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Download (715kB)
	Text babI.pdf Download (188kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (77kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (124kB)
	Text lampiran.pdf Download (81kB)

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan Akta Notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan Akta Notaris maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Apa akibat hukum dalam Pembuatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan kuasa menjual oleh Notaris di Kota Semarang? Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap Pembuatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan kuasa menjual oleh Notaris di Kota Semarang? Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis empiris. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Notaris/PPAT di Kota Semarang. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Para pihak dapat dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli, untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Denda tersebut harus dibayar dengan seketika dan sekaligus; Perjanjian berakhir dan sepanjang perlu kedua belah pihak melepaskan diri dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pihak Penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan tersebut sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Penjual ditambah denda yang harus dibayar oleh Pihak Pembeli kepada Pihak Penjual. Pengembalian uang oleh Pihak Penjual kepada Pihak Pembeli dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, misalnya 21 (dua puluh satu hari) hari setelah tanah dan bangunan tersebut terjual kepada pihak lain.Pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut mempunyai kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam bentuk akta otentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasehat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Kata Kunci : Akibat Hukum, Pembuatan Akta, Pembuatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB), Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2020 06:51
Last Modified:	23 Jan 2020 06:51
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15433

Actions (login required)

View Item