IMPLEMENTASI PENETAPAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) ATAS JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA PEKALONGAN

HOGANTARA, : YODHA DHIA (2018) IMPLEMENTASI PENETAPAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (BPHTB) ATAS JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA PEKALONGAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (757kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (700kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text lampiran.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (287kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Penelitian dengan judul Implementasi Penetapan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Pekalongan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasinya serta upaya dalam mengatasi permasalahan penetapan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analisis, dengan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yakni melalui wawancara yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dan studi kepustakaan yang kemudian dianasisis secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi penetapan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Pekalongan meliputi pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, pembayaran BPHTB, pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, pelaporan BPHTB, penagihan dan pengurangan; (2) kendala yang dihadapi dalam implementasi penetapan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) atas Jual Beli Tanah dan atau Bangunan di Kota Pekalongan serta bagaimana solusinya adalah ketidak jujuran dari wajib pajak tentang harga transaksi dari nilai perolehan objek pajak. Wajib pajak tidak mau membayar sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan meminta pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, serta solusinya adalah dilakukan verifikasi lapangan terhadap objek yang dikenai Bea Perolehan hak atas Tanah dan atau Bangunan dan diberikan pengurangan terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan disesuaikan dengan kondisi wajib pajak agar tidak membebani dan memberatkan wajib pajak. Kata Kunci : Pajak, Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 01:34
Last Modified:	30 Apr 2019 01:34
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12073

Actions (login required)

View Item