H. Sudar, H. Sudar (2017) REKONSTRUKSI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (384kB) | Preview |
|
|
Text
SUDAR.pdf Download (489kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (287kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) |
||
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (865kB) |
||
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) |
||
Text
BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (455kB) | Preview |
Abstract
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut membawa akibat hukum bahwa perseroan terbatas (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan Perseroan) memiliki hak,kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang jelas dan mampu untuk dapat mengikuti perkembangan jaman yang kemajuannya sangat pesat ini, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkup nasional maupun di dalam lingkup internasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan Disertasi dengan mengambil judul: “REKONSTRUKSI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS NILAI KEADILAN” Dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara yuridis / normatif dapat disimpulkan bahwa Rekonstruksi pembubaran perseroan terbatas melalui penetapan pengadilan negeri berbasis nilai keadilan adalah sebagaimana diketahui, didalam hukum acara dikenal dua proses beracara yaitu “Contentious Procesrecht” atau hukum acara sengketa dan “NonContentious Procesrecht” atau hukum acara non-sengketa. Terhadap “Contentious Procesrecht” lazim digunakan surat gugatan untuk menyelesaikan sengketa para pihak melalui “Putusan Hakim”. Sebaliknya terhadap “Non-Contentious Procesrecht” lazim digunakan surat permohonan untuk meminta “Penetapan Hakim”. Berdasarkan “Contentious Procesrecht” tersebut, juga berlaku azas “Audi Et Alteram Partem” (mendengarkan kedua belah pihak). Azas ini mendalilkan bahwa dalam proses perkara di siding Pengadilan, Majelis Hakim harus para pihak yang bersengketa untuk membela hak dan kepentingan masing – masing. Dengan kata lain, para pihak haruslah diperlakukan sama, adil dan tidak memihak. Sedangkan berdasarkan “Non-Contentious Procesrecht” berlaku azas “Voluntair” ialah; permohonan untuk memutuskan perkara ke sidang pengadilan tanpa adanya sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Jadi menurut penulis apa yang dipermasalahkan pemohon berdasarkan azas hukum “Non-Contentious Procesrecht” sama sekali tidak bersentuhan dengan persoalan hak dan kepentingan orang lain. Kata Kunci : Pembubaran, Perseroan terbatas, dan Pengadilan Negeri
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 Jan 2018 01:57 |
Last Modified: | 30 Jan 2018 01:57 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9871 |
Actions (login required)
View Item |