PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA KLEPU, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG)

Muhammad Rifqi, Muhammad Rifqi (2017) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DESA KLEPU, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text cover pdf.pdf Download (858kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (279kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (205kB) | Preview

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal ini peran BPD yang menciptakan peraturan desa bersama kepala Desa dalam membangun peradaban desa yang baik secara social, ekonomi dan budaya. Adamya aturan hokum mengenai pemerintah desa yang belum membuahkan hasil atas apayang semestinya di harapkan dari Peraturan Hukum dan Undang-undang. Sistem pemerintah desa yang telah diatur dalam perturan perundang-undangan sering kaliterabaikan oleh perangkat-perangkat desa yang terkait di dalamnya, khususnya Badan Permusyawaratan”Desa. “Maka penyusun mengkaji data dan fakta yang terjadi terhadap proses BPD dalam pembentukan PerDes dan kendala-kendala BPD dalam membentuk peraturan Desa. Penelitian ini menggunkan Metode penelitian hokum Normatif yang didalamnya di kombinasikan dengan pengamatan dan studi kasus. Penelitian ini di lakuakan bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Klepu dalam menjalankan fungsi legislasi desa dan peranya dalam pembentukan peraturan desa yang dapat menjadi acuan terlaksanya penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai Peraturan Perundang-undangan khusunya peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2006 Tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan”Desa,. “Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpuan bahwa peran BPD di desa Klepu belum maksimal dalam implementasi fungsinya sebagai legislasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2006 dalam Proses pembentukan peraturan Desa seperti intensitas rapat, kurangnya pembinaan dan bantuan oprasional”yang memadai. Kata Kunci : Badan Permusyawaratn Desa, Peraturan Desa,Desa

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	17 Jan 2018 01:32
Last Modified:	17 Jan 2018 01:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9423

Actions (login required)

View Item