Sudarmaji, Aji (2017) KONSTRUKSI MEDIASI PENAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (307kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (296kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (326kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (528kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (511kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB) |
|
|
Text
BAB V_1.pdf Download (559kB) | Preview |
|
|
Text
BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (346kB) | Preview |
Abstract
Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pendekatan restoratif justice, yang dilakukan antara korban dan pelaku tindak pidana atau keluarganya dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat. Masalah utama dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam penegakan hukum pidana saat ini?, kedua, bagaiamana kelemahan pelaksanaan mediasi penal dalam penegakan hukum pidana saat ini?, ketiga, bagaimana konstruksi mediasi penal dalam penegakan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan Pancasila? Untuk menjawab atas permasalahan tersebut di atas didapat dengan menggunakan metode social legal research, dilakukan dengan studi kasus-kasus yang telah dilakukan proses hukum oleh aparat penegak hukum sampai adanya putusan pengadilan, oleh masyarakat proses hukum demikian dianggap telah mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat. Mediasi penal memberika jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antara pelaku tindak pidana dengan korban dengan melibatkan langsung di antara mereka guna menyelesaikan masalahnya dengan jalan damai sesuai dengan nilai keadilan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia mediasi penal sebenarnya telah lama dikenal dalam hukum adat/hukum pidana adat, yaitu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dalam bentuk musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian. Pada umumnya mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan belum diakomodasi dalam peraturan perundan-undangan. Dalam penegakan hukum pidana, penyidik, penunutut umum dapat menerapkan diskresi maupun diversi terhadap kasuskasus tertentu. Hakim pengadilan dapat menerima adanya mediasi penal, baik yang dilakukan sebelum atau pada saat persidangan yang hasilnya dapat digunakan untuk meringankan putusan. Formulasi mediasi penal di masa yang akan datang harus dilakukan dalam sistem peradilan pidana. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah ide mediasi penal terdapat dalam nilai-nilai akar budaya bangsa yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat. Formulasi peraturan perundang-undangan saat ini belum mengakomodasi mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat dilakukan dengan jalan diskresi atau diversi. Pengaturan mediasi penal di masa mendatang harus dimasukan dalam hukum pidana metriil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Penerapan mediasi penal dalam perkara pidana telah sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai keadilan Pancasila. Kata kunci: Konstruksi, Mediasi Penal, Keadilan Pancasila.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:40 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:40 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8689 |
Actions (login required)
 |
View Item |
