TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Falevi, Moch Reza (2017) TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Image m reza f_0002.jpg Download (492kB) | Preview
Preview	Text COVER_1.pdf Download (750kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (238kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (71kB) | Preview

Abstract

Cybercrime ( Kejahatan Dunia Maya )adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer yang mempunyai karakteristik berbeda dengan kejahatan tradisional, permasalahan yang dapat dirumuskan diantaranya kejahatan yang merupakan cybercrime menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Pembuktian Cybercrime dalam proses Penegakkan Hukum di Indonesia, serta hambatan-hambatan dan solusi dalam pembuktian Cybercrime dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penggunaan metode Yuridis Sosiologis dilakukan untuk meneliti data sekunder atau bahan bahan pustaka berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pembuktian Cybercrime, kemudian pada Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terhadap obyek yang akan diteliti terkait dengan Pembuktian Cybercrime Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, serta Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer sebagai data utama lapangan yang relevan dengan pemecahan masalah dan pembahasan yang didapat dari sumber utama penelitian, kemudian Data sekunder yang didapat dari data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; Jenis Kejahatan Yang Merupakan Cybercrime Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diantaranya Kejahatan yang Menggunakan Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas: Pembajakan, Pornografi, Pemalsuan/ Pencurian Kartu Kredit, Penipuan Lewat Email (Fraud), Email Spam, Perjudian Online, Pencurian Account Internet, Terorisme, Isu Sara, Situs Yang Menyesatkan, dan Kejahatan yang Menjadikan Sistem Teknologi Informasi Sebagai Sasaran: Pencurian Data Pribadi, Pembobolan/PembajakanSitus, Pembuktian Cybercrime dalam proses penegakkan Hukum di Indonesia dapat dimulai dengan melakukan investigasi kasus dengan cara mencari alamat ip address web dan mencari bukti elektronik. Karena ip address web adalah bukti pertama yang kuat didalam pengungkapan kasus cyber, sesuai pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Hambatan dan Solusi Pembuktian Cybercrime dalam Proses penegakkan Hukum di Indonesia diantaranya pada Perangkat hukum yang belum memadai, Kemampuan penyidik masih sangat minim, Alat Bukti Sangat Rapuh,Fasilitas komputer forensik Kurang memadai, Sedangkan solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pembuktian cybercrime Perlu dibuat undang-undang yang khusus mengatur Cybercrime, diperlukan penyidik yang cukup berpengalaman menguasai teknis penyidikan dan pengetahuan di bidang komputer dan profil hacker, serta Fasilitas forensic computing yang dapat melayani tiga hal penting yaitu evidence collection, forensic analysis, expert witness. Kata Kunci : Cybercrime Kejahatan tanpa batas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	29 Nov 2017 02:55
Last Modified:	29 Nov 2017 02:55
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8540

Actions (login required)

View Item