KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Kusumaningrum, Nurwita (2017) KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[img]
Preview
Text
COVER_1.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK_1.pdf

Download (105kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI_1.pdf

Download (84kB) | Preview
[img]
Preview
Text
[PUBLIKASI NURWITA.pdf

Download (254kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I_1.pdf

Download (345kB) | Preview
[img] Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (582kB)
[img] Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (457kB)
[img] Text
BAB IV_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf

Download (20kB) | Preview

Abstract

LBH atau ormas yang memberi layanan bankum dapat melakukan rekrutmen kepada advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai tenaga, sebagaimana dalam Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bankum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu? (2)Kendala apa saja yang dihadapi paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu serta bagaimana solusinya ? Tujuan yang dicapai dalam penelitian ilmiah sebagai berikut : (1) mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bankum, (2)mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam praktek serta bagaimana solusinya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis-normatif. Yaitu memberikan gambaran rinci, sistematis dan mengenai hal yang diteliti. Hasil penelitian ilmiah ini disimpulkan kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bankum, tidak secara tegas mengatur mengenai paralegal. Secara khusus pengaturan Paralegal dapat ditemui dalam Permenkumham No. 10 Thn 2011. Kendala, solusi yang dihadapi paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam praktek, yaitu : (1) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan peran Paralegal secara khusus, (2) Tidak adanya Perhatian dari Pemerintah terhadap keberadaan Paralegal, (3) Minimnya jumlah Paralegal dalam OBH melakukan perekrutan dan pelatihan dasar kepada sukarelawan yang membantu masyarakat kurang mampu. Kata Kunci : Kedudukan, Paralegal, Pendampingan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 28 Nov 2017 02:26
Last Modified: 28 Nov 2017 02:26
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8519

Actions (login required)

View Item View Item