Husnaini, Fajrianur (2017) TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN TAK TERURUS. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/8422/1/publikasi%20fajri.jpg)
|
Image
publikasi fajri.jpg Download (519kB) | Preview |
|
|
Text
1. Cover.pdf Download (880kB) | Preview |
|
|
Text
2. Abstrak.pdf Download (88kB) | Preview |
|
|
Text
3. DAFTAR ISI.pdf Download (158kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB I.pdf Download (381kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) |
|
|
Text
6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
|
Text
7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB) |
|
|
Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB) | Preview |
Abstract
Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Salah satu tugas dari Balai Harta Peninggalan adalah mengelola harta peninggalan yang tidak terurus. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia, 2) untuk mengetahui pengurusan dan pengelolaan harta peninggalan tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan, 3) untuk mengetahui hambatan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus dan upaya penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Kedudukan Balai Harta Peninggalan masih diakui sebagai lembaga atau badan negara dalam lapangan hukum perdata, yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan harta peninggalan tak terurus dapat dilakukan dengan cara menyewakan atau menjual harta peninggalan tak terurus. Hambatan yang sering terjadi adalah tidak tersedianya dana untuk merawat harta peninggalan tak terurus yang sudah tua yang perlu diperbaiki. Hambatan tersebut diselesaikan dengan cara Balai Harta Peninggalan segera melakukan penjualan harta peninggalan tak terurus tersebut. Selain itu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sekarang ini sudah banyak yang tidak sesuai dengan kondisi kemajuan hukum. Untuk itu Balai Harta Peninggalan mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan. Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan, Harta Peninggalan Tak Terurus
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Nov 2017 03:15 |
| Last Modified: | 24 Nov 2017 03:15 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8422 |
Actions (login required)
 |
View Item |
