Sulistyono, Aan (2017) PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Diversi merupakan cara penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Bagi anak pelaku diversi bertujuan mewujudkan perdamaian pihak korban dengan anak pelaku guna penyelesaian kasus di luar proses peradilan dan upaya menjauhkan anak dari pemidanaan hilang kemerdekaan dan atau penjatuhan pemidanaan yang jauh dari kemanusiaan. Pada sisi korban, diversi merupakan upaya pengembalian keadaan korban pada posisi semula atas kerugian yang diderita. Pelaksanaan Diversi masih dijumpai berbagai problematika, seperti perbedaan pendapat penegak hukum terhadap ketentuan pelaksanaan diversi dalam UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini tentang “Problematika Pelaksanaan Diversi Tingkat Penuntutan Berdasarkan UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1. Apakah diversi tingkat penuntutan dilaksanakan sesuai dengan UU 11/2012, 2. Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tingkat penuntutan dan 3. Cara mengatasinya. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui obeservasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan diversi tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan UU 11/2012. Proses diversi diawali dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dilimpahkan penyidik. Jika berkas perkara memenuhi syarat wajib diversi maka penuntut umum melakukan upaya diversi. Namun dalam hal berkas perkara tidak memenuhi syarat wajib diversi maka penuntut umum mempertimbangkan untuk melakukan diversi. Pertimbangan penuntut umum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya diversi didasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 UU 11/2012 serta berorientasi pada keadilan restoratif. 2. Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan Diversi tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai ketentuan syarat diversi, proses diversi dipergunakan sebagai ajang pemerasan oleh korban dan. adanya jeda waktu dalam pemberian ganti rugi. 3. Cara mengatasi problematika tersebut yaitu koordinasi antar penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana anak, melakukan mediasi dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan diversi, dan meminimalisir terjadinya jeda pembayaran pengembalian kerugian Kata Kunci : Diversi, Penuntutan Anak, Kejari Kabupaten Pekalongan
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Nov 2017 03:21 |
| Last Modified: | 24 Nov 2017 03:21 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7799 |
Actions (login required)
 |
View Item |
