Wuryanto, Wuryanto (2017) FUNGSI KEJAKSAAN DI BIDANG INTELIJEN YUSTISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI.pdf Download (144kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Berbagai kritikan dari masyarakat muncul karena Kejaksaan dianggap kurang mampu mengakomodir peran pengawasan tersebut dan mengidentifikasi berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama di Indonesia yang berujung pada kasus-kasus penodaan agama. Penelitian ini tentang “Fungsi Kejaksaan di Bidang Intelijen Yustisial Dalam Pengawasan Terhadap Aliran Kepercayaan dan Keagamaan”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan berdampak positif dan bagaimana seharusnya fungsi Kejaksaan di bidang intelijen dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan.. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Penelitian menyimpulkan bahwa dampak fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yaitu pelarangan terhadap ajaran tertentu berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak lain seperti hak ekonomi sosial dan budaya, yang seharusnya tetap menjadi hak para penganut walaupun dinyatakan dilarang. Hak yang juga sering diabaikan akibat dari rekomendasi Tim Pakem adalah hak untuk hidup secara aman dan memperoleh perlindungan dari segala tindakan yang mengancam. Kekerasan sering dialami oleh kelompok atau aliran yang telah ‘disesatkan’ dan negara seakan tak berdaya dalam mencegah terjadinya kekerasan. Fungsi Kejaksaan di Bidang Intelijen Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (Pakem) yang seharusnya melalui upaya dan pendekatan sebagai berikut: Tidak melibatkan militer dalam Pakem, rekomendasi yang dikeluarkan Tim Pakem tidak harus ditindaklanjuti dengan tindakan represif, perlu adanya ukuran yang jelas dan tegas tentang indikator yang dipergunakan oleh Tim Pakem dalam memutuskan untuk melakukan pengawasan. Serlain itu diperlukan metode untuk menilai sebuah ajaran agama, Tim Pakem perlu didukung dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap elemen yang ada dalam Internal Tim Pakem dalam mengambil suatu tindakan. Dengan adanya SOP ini, maka kebijakan terkait dengan berjalannya Tim Pakem dapat dilakukan secara independen tan[a tergantung pada aktor-aktor dalam Tim Pakem. Sehingga potensi penyalahgunaan dan timbulnya kesewenang-wenangan dapat diminimalisir. Selain itu dengan adanya SOP Tim Pakem bekerja independen tidak terpengaruh alat kepentingan kelompok tertentu, kejaksaan harus lebih intensif membuka diri terhadap kemitraan dengan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dalam memberikan informasi aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat sehingga diperoleh bank data yang cukup untuk melaksanakan berbagai tindakan dalam pengawasan aliran kepercayaan, Kemampuan personil yang professional, pembatasan aliran kepercayaan tidak mencakup hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam pengertian freedom to be. Kata Kunci : Kejaksaan, Aliran Kepercayaan, Keagamaan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 24 Nov 2017 03:21 |
Last Modified: | 24 Nov 2017 03:21 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7797 |
Actions (login required)
View Item |