Prajamukti, Muhammad Bintang Adi (2017) PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENCEGAHAN PERILAKU KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME OLEH PENYELENGGARA NEGARA DI INDONESIA (EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (837kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (92kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (157kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/7695/4/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (786kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (397kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (365kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (146kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berjudul Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan Perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Penyelenggara Negara di Indonesia (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif). Hasil karya penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang menjadikan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara, metode yang digunakan KPK untuk membentuk karakter manusia anti KKN dan peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di bangsa Indonesia. Metododologi yang digunakan ialah metodologi pendekatan yuridis- normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa: 1. Faktor yang menyebabkan maraknya perilaku KKN di Indonesia yang dilakukan para penyelenggara Negara adalah: Unsur Perilaku individualisme, Unsur lembaga pemerintahan, unsur Peraturan Perundang-undangan dan unsur pengendalian Pengawasan 2. Metode yang digunakan KPK untuk membentuk karakter manusia anti KKN adalah hesistant-environmental, determined-environmental, hesistant-institutional, determined-institutional di mana masing-masing strategi ini menggambarkan sifat komitmen pemerintah melalui institusi Komisi Pemberantasan Korupsi yakni tindakannya lunak atau tegas (hesistant atau determined) dan preferensi pada salah satu jenis ukuran (strategi atau cara) anti korupsi yakni lingkungan atau kelembagaaan (environmental atau institutional). 3. Tugas dan Peran KPK adalah badan khusus untuk mengkoordinir dengan lembaga negara berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga peran KPK dalam pencegahan perilaku KKN oleh Penyelenggara Negara di Indonesia secara yuridis tidak dimiliki oleh KPK, namun melalui pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPK dapat mencegah tindak pidana korupsi dengan efek jera Kata Kunci: Peran Komisi Pemberantasan Korupsi, Perilaku Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Nov 2017 02:20 |
| Last Modified: | 24 Nov 2017 02:20 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7695 |
Actions (login required)
 |
View Item |
