Soedirno, Mohammad Taufiq Haji (2017) TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/7493/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (928kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
MOHAMMAD TAUFIQ HAJI SOEDIRNO (3030.130.8219) TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana dan untuk mengetahui kendala yang dialami oleh pihak LPSK dalam melindungi saksi dan korban. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Jenis bahan hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan. Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasandihasilkansimpulan, Pertama, Peran LPSK yang telah diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: a. Memberikan jaminan perlindungan fisik. b. Memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada setiap tahapan proses hukum yang dijalankan. c. Memberikan dukungan pembiayaan. d. Memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi. Kedua,Kendala-Kendala yang dihadapi lembaga perlindungan saksi dan korbanyang menyebabkan kurang maksimalnya pemenuhan hak adalah: a. Hambatan Regulasi. b. Pemberian bantuan yang masih terbatas. c.Kebutuhan Penguatan Internal LPSK. d. Surat Keterangan atau Status Sebagai Korban. e. Penentuan bantuan medis yang mendasarkan pada rekomendasi dokter atau alhi psikologif.Mengenai jangka waktu penentuan dapat diberikannya bantuan.g.Pendampingan korban dalam proses permohonan bantuan h.Informasi bantuan kepada korban. i.Kerja Sama dan Dukungan dari lembaga pendamping korban. Kata Kunci : Perlindungan, Saksi dan Korban, LPSK
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Nov 2017 02:14 |
| Last Modified: | 24 Nov 2017 02:14 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7493 |
Actions (login required)
 |
View Item |
