Kusmanto, Kusmanto (2016) PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PPAT BAGI TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM TANAH HAK ULAYAT DI PAPUA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (398kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (292kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (69kB) | Preview |
Abstract
Secara umum tujuan adanya hukum diantaranya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dengan demikian setiap orang mempunyai hak yang di jamin oleh hukum., yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam prakteknya kepemilikan tanah sering terjadi benturan kepentingan, seakan akan tidak ada jaminan terhadap kepemilikan tanah, hal ini sering terjadi di papua, hak kepemilikan tanah yang telah diperoleh dari pemegang hak ulayat atau hak komunal mudah untuk di anulir/dibatalkan oleh pemegang hak ulayat yang lain. Penelitian berjudul Peran Dan Tanggung Jawab PPAT Bagi Terciptanya Kepastian Hukum Tanah Hak Ulayat Di Papua bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan tanggung jawab PPAT di dalam terciptanya kepastian hukum tanah hak ulayat di Papua, mengetahui kendala yang dihadapi PPAT dalam menciptakan kepastian hukum tanah ulayat di Papua dan menemukan solusi di dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi PPAT dalam menciptakan kepastian hukum tanah hak ulayat di Papua. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum atau doktrin-doktrin yang dianut dan dijadikan pedoman untuk diterapkan pada masalah penelitian. Hasil Penelitian ini adalah bahwa 1) Peran dan tanggung jawab PPAT di dalam terciptanya kepastian hukum tanah hak ulayat di Papua adalah bahwa Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta dalam peralihan hak atas tanah, akta pembebanan serta surat kuasa pembebanan hak tanggungan, juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah. Kendala yang dihadapi PPAT dalam menciptakan kepastian hukum tanah ulayat di Papua adalah faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi PPAT dalam menciptakan kepastian hukum tanah hak ulayat di Papua yakni melalui mediasi dan musyawarah mufakat untuk menciptakan kepastian hukum tanah hak ulayat tersebut Kata Kunci: Peran Notaris/PPAT, Kepastian Hukum, Tanah Hak Ulayat
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 02:06 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 02:06 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6992 |
Actions (login required)
 |
View Item |
