WISMANINGSIH, HEKSA (2016) IMPLEMENTASI PELAYANAN KEPROTOKOLAN BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BLORA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6962/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Pelayanan keprotokolan bagi Bupati dan Wakil Bupati Blora selaku Pejabat atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora, saat ini belum maksimal, sehingga diperlukan upaya yang lebih baik dalam mengimplementasikan pelayanan keprotokolan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan keprotokolan bagi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Blora dalam kerangka otonomi daerah, mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusinya dan untuk mengetahui kebijakan ke depan tentang protokoler di Kabupaten Blora. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpul-kan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Implementasi pelayanan keprotokolan bagi Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, belum dilaksanakan secara maksimal. (2) Hambatan yang dihadapi adalah belum ada revisi Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Sub Bagian Protokol, lemahnya manajemen dan koordinasi tata protokoler yang dilakukan oleh SKPD/ Instansi penyelenggara Acara Resmi dan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia yaitu berupa Bintek, Diklat Keprotokolan bagi tenaga protokoler dan SKPD/ Instansi/ Organisasi penyelenggara acara. (3) Solusi untuk mengatasi hambatan adalah Revisi Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Sub Bagian Protokol, penambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia yaitu berupa Bintek, Diklat Keprotokolan bagi tenaga protokoler dan SKPD/ Instansi/ Organisasi penyelenggara acara. Kebijakan ke depan terkait penyelenggaraan protokoler adalah ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan otonom atas kuasa UndangUndang Nomor 9 Tahun 2010 tersebut. Kata kunci : Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Keprotokolan
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 23 Jan 2017 02:03 |
| Last Modified: | 23 Jan 2017 02:03 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6962 |
Actions (login required)
 |
View Item |
