Kahar, Abdul (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN BIAYA NIKAH DI KUA NALUMSARI KABUPATEN JEPARA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (167kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6923/3/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (625kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (383kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (615kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (264kB) | Preview |
Abstract
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang diatur dengan perundang- undangan dan untuk melindungi martabat serta kesucian perkawinan melalui pencatatan yang dibuktikan dengan akta , apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing .Adapun pencatatan perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang diberlakukan sejak tanggal 10 Juli 2014. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 ini biaya pernikahan semakin jelas , demikian juga bagi petugas / penghulu merupakan payung hukum yang diharapkan nantinya oleh pemerintah tidak akan terjadi grativikasi. Namun masalah lain datang yaitu tentang biaya pernikahan yang sebelumnya sebesar Rp. 30.000,- (PP 47 tahun 2004) menjadi Rp. 600.000,- sebagaimana yang tertulis dalam peraturan tersebut menimbulkan berbagai macam tanggapan dari banyak pihak. Sehingga perlu adanya kajian bagaimna implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 ,apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya. Maka penulis mencoba untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan .Sedangkan spesifikasi penelitiannya menggunakan diskriptif analitis untuk menggambarkan dan memahami bahasan-bahasan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang penetapan biaya nikah di KUA Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, kendala apa saja yang dihadapi di lapangan serta bagaimana solusinya. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara belum bisa terlaksana secara menyeluruh karena masyarakat belum bisa mengurus pernikahan sendiri akan tetapi masih menggunakan jasa pak modin sehingga terjadi penambahan biaya nikah melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh Pemerintah , demikian juga nikah di kantor pada hari dan jam kerja yang Rp 0,- sebagai alternatif bagi masyarakat yang kurang mampu belum bisa berjalan. Disamping itu pemerintah juga masih harus membenahi dan mengatasi dampak yang timbul antara lain aspek infrastruktur Kantor KUA yang masih jauh dari kelayakan tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah peristiwa nikah di kantor dan aspek keuangan , yaitu pembayaran honor penghulu yang dibayarkan tiga atau empat bulan setelah pelaksanaan pernikahan dapat memberatkan penghulu sehingga harus mencari pinjaman supaya bisa melaksanakan tugasnya. Kata Kunci : Implementasi PP 48/2014 biaya nikah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 16 Jan 2017 02:29 |
| Last Modified: | 16 Jan 2017 02:29 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6923 |
Actions (login required)
 |
View Item |
