Pamungkas, Arif Budi (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982). Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (757kB) | Preview |
|
|
Text
DAFATR ISI_1.pdf Download (725kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (728kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (800kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (856kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (830kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (738kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (733kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/6629/9/PUBLIKASI.jpg)
|
Image
PUBLIKASI.jpg Download (960kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Illegal fishingmerupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatunegara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi.Bentuk praktik illegal fishing di perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarangm dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin.Sehubungan dengan pencegahan illegal fishing setiap negara mempunyai tugas pemberantasan illegal fishing, tiap negara itu mempunyai cara yang berbeda beda dalam menangani masalah ini, satunya Indonesia, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kriteria perbuatan yang termasuk dalam tindakan pidana illegal fishing dan apakah kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Jenis penelitian yang digunakan adalahpenelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan-peraturan nasional dan internasionalyangterkaitdengan perikanan internasional, tindak pidana perikanan dan upaya penegakan hukumnya Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kriteria illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.Upaya penegakan hukum terkait penanggulangan illegal fishing di wilayah perairan suatu negara merupakan hak dari negara tersebut yang berdaulat, selagi masih sesuai dengar UNCLOS 1982 yaitu tidak berupa hukuman kurungan/hukuman badan. Kata Kunci : Kebijakan, Illegal Fishing, Hukum Laut Internasional
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan Reviewer UNISSULA |
| Date Deposited: | 05 Jan 2017 09:14 |
| Last Modified: | 05 Jan 2017 09:14 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6629 |
Actions (login required)
 |
View Item |
