PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Marliana, Ana (2016) PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (551kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (143kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Image PUBLIKASI.jpg Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Upaya yang merupakan alternatif untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kerja adalah dengan menempatkan tenaga kerja keluar negeri. Penempatan jasa kerja ke luar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur baik melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Keputusan Menteri Tenaga Kerja di anggap sebagai salah satu upaya efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluargaya. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri menimbulkan masalah, sebab tenaga kerja tidak memiliki perlindungan ketika tenaga kerja tersebut mendapatkan masalah di negara tempat tenag akerja bekerja. Perlunya peran serta dari masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang di tempatkan ke luar negeri. Sehubungan dengan perancanaan kebutuhan tenag akerj ake luar negeri perlu digambarka bahwa kondisi saat ini penempatan tenaga kerja ke luar negeri masi di dominasi tenaga kerja sektor informal, khususnya pinata laksana rumah tangga (PLRT) sering juga disebut dengan tenaga kerja wanita (TKW). Tetapi pengiriman TKI ke luar negeri tersebut tidaklah memberikan sumbangan yang sedikit bagi nergara. Didalam penelitian ini, penysun mencoba meneliti tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar Negeri brdasarkan UU No. 39 Th. 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan bagi TKI di Luar Negeri. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri serta Apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dan bagaimana solusi untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri. Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis Pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis sosiologis adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan intelkam dalam mengantisipasi konflik sosial. Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan hukum bagi TKI yang akan di tempatkan ke luar negeri sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa perkara yang menunjukan adanya percobaan untuk menempatkan TKI ke luar negeri tidak melalui mekanisme sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yaitu mencoba menempatkan TKI dengan cara perorangan, sehingga perbuatan pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana di bidang penempatan TKI ke luar negeri. Alangkah baiknya bagi TKI yang sedang bekerja di luar negeri, ketika sedang mengalami permasalahan dengan majikan atau pengguna jasa dalam pemenuhan hak-hak TKI, hendaknya melaporkan hal tersebut pada pemerintah Indonesia yang berada di tempat tujuan TKI bekerja. Meningkatkan seleksi atau penelitian dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk kelengkapan para TKI. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi para TKI yang akan bekerja,sehingga para TKI siap untuk diterjunkan. Kata Kunci: Perlindungan TKI di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	05 Jan 2017 09:13
Last Modified:	05 Jan 2017 09:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6621

Actions (login required)

View Item