ANALSIS PENGARUH UKURAN (SIZE) PEMERINTAH DAERAH, RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, JUMLAH SKPD, STATUS DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB (MANDATORY DISCLOSURE) DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2013)

Aji, Danu Setyo (2015) ANALSIS PENGARUH UKURAN (SIZE) PEMERINTAH DAERAH, RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, JUMLAH SKPD, STATUS DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB (MANDATORY DISCLOSURE) DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2013). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Preview	Text SKRIPSI-DANU SA 31401204496-2015a_1cover.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI-DANU SA 31401204496-2015a_1abstrak.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI-DANU SA 31401204496-2015a_1daftar isi.pdf Download (147kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan meliputi: Ukuran (Size) Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Derah, Jumlah SKPD, Status Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Daerah. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan wajib dalam neraca LKPD yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penelitian ini terdapat 105 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dipilih sebagai sampel. Metode sampel dalam penelitian ini adalah judgment-sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS release 19.0. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah mayoritas sudah menerapkan pengungkapan wajib berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil rerata pengungkapan wajib sebesar 55,4%. Hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa Ukuran (size) Pemerintah Daerah; Rasio Kemandirian; Status Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD. Sementara Jumlah SKPD berpengaruh negatif signifiikan dan Tingkat Ketergantungan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Kata kunci: pengungkapan wajib, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karakteristik pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, tingkat pengungkapan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance
Divisions:	Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Aug 2015 06:36
Last Modified:	19 Aug 2015 06:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/569

Actions (login required)

View Item