Winarno, Dwi (2016) KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM HAL PENANGANAN PEMBIAYAAN YANG WANPRESTASI DI BMT / KOPERASI SYARIAH ( Study di Kabupaten Semarang ). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (814kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (816kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (811kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only Download (864kB) |
|
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (890kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (905kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (817kB) | Preview |
Abstract
Baitul Maal wat Tamwil (BMT)/Koperasi Keuangan Jasa Syariah sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT/Koperasi Syariah sendiri sebagai salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa di bilang paling sederhana. Realitas di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT/Koperasi Syariah mengalami perkembangan pesat ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi keuangan, namun di sisi lain akses ke dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit dilakukan. Pada perkembangannya pelaksanaan pembiayaan itu sendiri tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Pada kondisi tertentu ditemukan beberapa pembiayaan yang bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Penanganan pembiayaan yang bermasalah di BMT/Koperasi Syariah yang di ikat dengan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan, serta bagaimanakah Kekuatan hukum dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dimana menggunakan data sekunder sebagai data awal dan kemudian dilanjutan dengan data primer atau data lapangan penelitian. Dengan mengambil narasumber dari semua pihak yang terkait diantaranya pengelola BMT, Notaris/PPAT dan nasabah yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yaitu suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali dalamsuatupembiayaanyang berakibatterjadikelambatandalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinyakerugian bagi koperasi. Banyak hal yang bisa menyebabkan pembiayaan yang bermasalah ini, bisa dari faktor interen maupun ekstren. Pada kebanyakan kasus yang terjadi di BMT apabila ada terjadi pembiayan yang macet/bermasalah dengan jaminan Sertipikat, baik itu Hak Milik Maupun Hak Guna Bangunan di ikat dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris/PPAT, pihak BMT tetap enggan meningkatkan statusnya menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan agar bisa melakukan eksekusi melalui titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang Undang Hak tanggungan. Hal ini disebabkan karena dalam prosesnya nanti akan muncul biaya-biaya yang tidak sedikit dan proses hukum yang panjang. Pihak BMT lebih memilih untuk menggunakan cara eksekusi langsung yang didasarkan pada ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hak tanggungan, karena alternatif ini dinilai lebih mudah dan biaya nya lebih murah. Sedangkan Eksekusi dengan titel eksekutorial dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap permohonan, Tahap Penyitaan, Tahap Pelelangan, sehingga terlihat bahwa kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh Hak tanggungan adalah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kata Kunci : BMT, Eksekusi, Hak Tanggungan, Pembiayaan Bermasalah, SKMHT
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 14 Oct 2016 04:26 |
| Last Modified: | 14 Oct 2016 04:26 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5595 |
Actions (login required)
 |
View Item |
