Junaidi, Muhammad (2016) REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KEJAKSAANDALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIABERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (266kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (147kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) |
|
|
Text
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (55kB) | Preview |
Abstract
Kejaksaan sebagai salah satu unsur element dalam penegakan hukum saat ini masih mengalami persoalan yang berarti dalam menjalankan peran dan fungsinya.Salah satu persoalan tersebut adalah kedudukan Kejaksaan yang bersifat campuran (mix position) yaitu antara kekuasaan dalam bidang penegakan hukum (kekuasaan kehakiman) dan sebagai pengacara Negara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif). Tentunya persoalan kedudukan tersebut menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (abouse of power) maupun dalam bentuk lain yaitu judicial corruption. Melalui paradigma constructivismdan pendekatan socio legal research, peneliti mencoba memperjelas posisi, peran dan kedudukan dari Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan saat ini berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia. selain itu, dari hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menempatkan kembali arah dan posisi yang seharusnya terhadap konstitusi di Indonesia. Hasil penelitian menjabarkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya diarahkan sebagai pelaksana penuntutan yang sesuai denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RepublikIndonesiadengan menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kedudukan Kejaksaan yang bersifat campuran (mix position) yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara negara (organ pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (abouse of power) maupun dalam bentuk lain yaitu judicial corruption. Untuk mengatasi kelemahan dalam bidang kedudukan kejaksaan tersebut maka dilakukan rekonstruksi nilai ideal kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila yaitu dengan menempatkanKejaksaan sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan yang merdeka, independen dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif.Untuk menguatkan rekonstruksi nilai tersebut, maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 2, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 37 dan Pasal 38 dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004.Pemahaman rekonstruksi hukum secara ideal tersebut tentunya harus dikuatkan dengan perubahan secara paradigmatik terkait kedudukan Kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang menjadi ruh bagi Kejaksaan dalam menjalankan peran dan fungsinya secara benar. Kata kunci :Rekonstruksi, Kedudukan Kejaksaan, Nilai Keadilan Pancasila
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 14 Oct 2016 02:14 |
| Last Modified: | 14 Oct 2016 02:14 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5580 |
Actions (login required)
 |
View Item |
