Mustari, Mustari (2016) NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (Studi KabupatenPemalang). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (461kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (177kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (273kB) | Preview |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) |
||
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB) |
||
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (250kB) | Preview |
Abstract
Tesis ini berjudul “ Netralitas Pegawai Negeri SipilDalam Pemilihan Umum Kepala Daerah(Studi Di Kabupaten Pemalang) “ merupakan gagasan dari penulis terhadap keprihatinan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat netral dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Pemalang. Selama ini kita mengetahui bahwa Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin dalam tingkatan level yang berbeda. Sejak runtuhnya rezin orde baru pada tahun 1998, aspirasi politik masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya telah berubah secara drastis, khususnya dalam pemilihan umum presiden dan pemilihan kepala daerah. Selama orde baru, yang biasanya dipilih melalui perwakilan melalui DPR dan DPRD, sekarang dipilih secara langsung dengan memilih calon yang telah ditentukan. Tesis ini merumuskan bagaimana pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil, factor-faktor yang mempengaruhi netralitas Pegawai Negeri Sipil, kelemahan-kelemahan dan solusi dalam pelaksanaan netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pemalang. Dalam tujuan tesis ini, penulis menganalisa tentang permasalahan dalam netralitas Pegawai Negeri Sipil dan memberikan solusi terhadap permasalah tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pemalang, keterlibatan Pegawai Negeri SipilA cukup signifikan. Ada banyak faktor, keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam dukung-mendukung calon kepala daerah, antara lain : mencari jabatan, mobilisasi oleh pimpinan dan janji-janji materi dan non materi oleh calon kepala daerah. Faktor ini merusak tatanan birokrasi yang berdampak pada kinerja aparatur dalam mengurus pemerintahan. Untuk itu disarankan agar Pengawas Pemilihan Umum dapat bertindak obyektif dan tegas dalam penegakan hukum, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang terbukti terlibat dapat dilaporkan dan diberi sanksi oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai bobot pelanggarannya. Kata kunci : Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Pemilihan Kepala Daerah
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 14 Oct 2016 02:12 |
Last Modified: | 14 Oct 2016 02:12 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5550 |
Actions (login required)
View Item |