Bariyati, Ida (2016) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN DI DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PTUN NOMOR : 67/G/2012/PTUN.SMG JO. NOMOR : 57/B/2012/PT.TUN.SBY JO. NOMOR : 411/K/2013). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (451kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (180kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (397kB) | Preview |
Abstract
Penelitiantesisinibertujuanuntukmengetahuipelaksanaanputusansengketakepegawaian di DinasDinasPendidikan, PemudadanOlah Raga KabupatenTegal yang sudah berkekuatan hukum tetap ternyata belum dilaksanakan oleh Tergugat,hambatandansolusinya agar pandanganmasyarakattentangpenegakan di bidangHukumAdministrasi Negara yang sangatlemahdantidakberpihakkepada para pencarikeadilan.Penggugatmerupakanpihak yang lemahtakberdayadibandingkandengankekuasaanaparaturpenyelenggaraanpemerintah yang dilaksanakanolehbadanatauPejabat TUN yang mempunyaikewenanganmembuatkeputusan yang bersifatkonkrit, individual dan final. Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif, yaitupendekatan yang menggunakankonseplegispositivis yang menyatakanbahwahukumadalahidentikdengannorma–normatertulis yang dibuatdandiundangkanolehlembaga-lembagaataupejabat yang berwenang.Selainitukonsepinijugamemandang hukumsebagaisistemnormatif yang bersifatotonom, tertutupdanterlepasdarikehidupanmasyarakat. Adapunhasilpenelitian yang dapatpenulissampaikanadalahsebagaiberikut : yang pertama, PutusanPengadilan yang telahberkekuatanhukumtetapbelumdapatdilaksanakankarenaperbedaanpandanganantaraTergugat ( KepalaDinasDikporaKabupatenTegal ) denganputusan hakim PTUN, karenalegalitasTergugatdianggaptidakmempunyaikewenanganuntukmengeluarkanSuratTugasterhadap Penggugat, Tergugatdalammengeluarkankeputusan Tata Usaha Negara yang ditujukankepadaPenggugatsudahmendasarkanpadaperaturanperundang-undangan yang berlaku,kedua :Hambatan-hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim yang telahberkekuatantetapadalahsebagaiberikut : pertimbanganhukum hakim kurangtepatkarenamendasarkanpadaperaturanperundang-undangan yang tidaksesuaidenganfaktahukum yang ada, secarasubstansihukum, Undang-Undang PERATUN tidaktuntasmengaturpelaksanaanpenyelesaiansengketa Tata Usaha Negara baikdalamHukumAcaramaupunHukumMateriilnya, rendahnyaketaatandankepatuhanhukumTergugatdalammelaksanakanputusan yang telahberkekuatanhukumtetapnamundemikianPenggugatjugaseharusnyaharusmenghormati proses peradilan TUN sampaiadanyaputusan hakim yang berkekuatantetap.Solusidarihambatan-hambatan yang mempengaruhipelaksanaanputusan hakim PTUN yang telahberkekuatanhukumtetapadalahsebagaiberikut : kecermatan hakim PTUN yang memeriksasengketa TUN dalammenerapkanhukumkarenapenyelenggaraanpemerintahan yang merupakanlapanganhukumpubliksangatluas, perlunyaperaturanpelaksanaan yang bersifatteknisdalampelaksanaanUndang – UndangPeradilan Tata Usaha Negaraterutamadalamhalupayapaksa yang ditujukankepadaTergugat yang merupkanBadanatauPejabat TUN, Kepatuhan para pihakterhadap proses peradilan TUN sangatmenunjangpelaksanaanputusan PTUN terutamaTergugatsebagaipenyelenggarapemerintahan. Kata kunci : Yuridis kontrol, Kepatuhan Hukum adalah syarat utama penegakan hukum
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 14 Oct 2016 02:11 |
| Last Modified: | 14 Oct 2016 02:11 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5544 |
Actions (login required)
 |
View Item |
