TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAM (Kajian Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 di Kabupaten Brebes)

Affendi, Sofyan (2016) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAM (Kajian Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 di Kabupaten Brebes). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Download (379kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (159kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (175kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan HAM dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM di Kabupaten Brebes Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, (socio-legal research)artinya ingin melihat dari segi efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia di Kabupaten Brebes. Metode pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan HAM(Kajian pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2013 di Kabupaten Brebes) disimpulkan : Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin terlaksananya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM bertujuan untuk memacu, memberikan motivasi, mengembangkan sinergi SKPD/Instansi vertikal dan mengetahui hasil kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran, ketiadaan data, keterbatasan SDM dan lemahnya koordinasi. Upaya untuk mengatasi yaitu alokasi anggaran yang cukup, pedoman pelaporan yang efektif, meningkatkan pengetahuan HAM dan agenda pertemuan rutin. Kata Kunci : Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah penghargaan dalam Perlindungan HAM.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2016 02:11
Last Modified:	14 Oct 2016 02:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5543

Actions (login required)

View Item