Asieh, Ni Putu Ziti Sri (2016) TINJAUAN YURIDIS PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (419kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (91kB) | Preview |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) |
||
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) |
||
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (143kB) | Preview |
Abstract
Hukum ketenagakerjaaan menjadi peranan penting dan menjadi sorotan di kalangan pengamat, ditengah kehidupan ekonomi yang tidak stabil, sementara para buruh menuntut kenaikan upah yang layak, menuntut djadikan karyawan tetap, menuntut berbagai tunjangan, sementara pengusaha mengalami situasi bisnis yang tidak menentu disebabkan kenaikan biaya produksi dan sebagainya. Dilema itu menjadi bagian penting dari lahirnya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang menghendaki perlakuan yuridis untuk pekerja dan majikan sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan yang rasional. Penelitian ini membahas tentang Proses Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan hambatan-hambatan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. Permasalahan yang diambil penulisan skripsi ini yaitu pertama mengenai proses Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta hambatan-hambatan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama. Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dan melihat serta menganalisa permasalahannya yaitu tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan tekhnik pengumpulan Data Sekunder. Dalam pengumpulan Data Sekunder ini diperlukan berbagai cara : Riset kepustakaan, Data Sekunder Bidang Hukum. Dta sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi: Bahan-bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa suatu proses pembuatan perjanjian kerja bersama hanya dapat dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hambatan dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama adalah sulitnya menyesuaikan pendapat/kehendak para karyawan dengan induk perusahaan, pendanaan, tindakan karyawan, kebijakn perusahaan. Kata Kunci:Pembuatan, Perjanjian, Hambatan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 12 Oct 2016 01:51 |
Last Modified: | 12 Oct 2016 01:51 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/5509 |
Actions (login required)
View Item |