PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) GUNA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI INDONESIA

SITORESMI, SITORESMI (2025) PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) GUNA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300517_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300517_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Berdasarkan pada pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pada proses penegakan hukum lalu lintas berdasarkan elektronik tetap membuka kesempatan kepada pelanggar untuk mengajukan keberatan atau banding. Prosedur pengajuan keberatan dan implikasi hukum pelanggaran ETLE terdapat beberapa langkah yaitu langkah yang dapat ditempuh ialah melalui website etle-pmj.info/id. Lebih lanjut dalam penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia harus memperhatikan tiga unsur yang terkait atau harus sesuai tujuan penegakan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfatan. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya yaitu faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Adapun solusinya yaitu dengan sosialisasi teknologi sistem tilang elektronik kepada aparat penegak hukum dan pengguna jalan serta masyarakat umum hal ini perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat Indonesia belum mengerti atau kurang teknologi, sedangkan terkait dengan kesadaran hukum berlalu lintas menjadi kendala paling berat dalam penegakan hukum tilang elektronik. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat dalam mengatasinya seperti dapat dilakukan melalui berbagai hal dengan cara melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Kata Kunci: Penegakan hukum, Tilang Elektronik, Kendala dan Solusinya.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jul 2025 01:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41688

Actions (login required)

View Item