PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

SAPUTRA, COKKY WIJAYA (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400070_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400070_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)

Abstract

Di Indonesia sendiri kejahatan korporasi di bidang pertambangan masih sering terjadi fakta empiris, persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1).untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini; 2).untuk mengetahui apa saja kelemahan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini.. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum dan Teori pertanggungjawaban korporasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1) Pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan saat ini bahwa ada beberapa bentuk yakni pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrasi, yang memiliki tujuan untuk penegakan hukum dimana kejahatan korporasi bisa dinilai mengakibatkan kerugian dalam skala yang besar, bagi masyarakat maupun negara; 2) Kelemahan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan bahwa kelemahan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertambangan, yang antara lain tercermin dalam kekurang berpihakan kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak adanya teguran terhadap pertambangan resmi atau berizin yang tidak memanfaatkan wilayah usahanya (lahan tidur), Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan, apparat penegak hukum belum secara tegas memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi yang melakukan pertambangan, belum adanya sosialisasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara pertambangan liar (illegal mining) kepada masyarakat agar hak-hak masyarakat yang di jamin oleh undang-undang tentang Pertambangan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Pertambangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jul 2025 01:49
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41684

Actions (login required)

View Item