KEWENANGAN NEGARA DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BUMN (STUDI KASUS PT PERTAMINA)

ZAKARSI, EFENDI (2025) KEWENANGAN NEGARA DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM OLEH BUMN (STUDI KASUS PT PERTAMINA). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400091_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400091_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB)

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam pelaksanaannya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menjadi instansi pengguna yang mengajukan kebutuhan tanah, khususnya dalam proyek strategis nasional. Namun, permasalahan muncul ketika peran BUMN melampaui batas kewenangan yang seharusnya dimiliki, sehingga menimbulkan konflik kepentingan, ketidakjelasan hukum, dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kewenangan negara, hambatan serta solusi dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum oleh BUMN studi kasus PT Pertamina serta konsep kewenangan negara dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum oleh BUMN di masa yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskrptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan negara dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum oleh BUMN (Studi Kasus PT Pertamina) yakni menetapkan kebijakan pengadaan tanah, melaksanakan proses pengadaan tanah, mewakili kepentingan publik, pelaksanaan prinsip pemerintah yang baik, memberikan izin kepada instansi pengguna, menngawasi dan mengendalikan proses pengadaan, memberikan perlindungan hukum kepada warga . Hambatan dan solusi kewenangan negara dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum oleh BUMN (Studi Kasus PT Pertamina) yakni Pelanggaran asas partisipasi publik , Dominasi kepentingan proyek dan hak rektar, Ketidaktegasan pembagaian peran antara Negara dan BUMN, Lemahnya pengawasan dan mekanisme pengaduan , serta Ketimpangan informasi antara Pemerintah dan Warga. Solusinya yakni dengan memperkuat asas-asas pemerintahan yang baik, menegaskan pembatasan peran BUMN dalam proses hukum, penguatan Lembaga pengawas dan mekanisme gugatan, sosialisasi dan Pendidikan hukum kepada warga, serta penyusunan SOP yang ketat dan terukur. Konsep kewenangan negara dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum oleh BUMN di masa yang akan datang harus bersifat restrukturatif, progresif, dan berkeadilan. Negara bukan sekadar fasilitator proyek pembangunan, tetapi pelindung hak-hak rakyat dan penjamin terciptanya keadilan sosial. Dalam hal ini, penguatan institusi negara, pembatasan peran korporasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat adalah tiga pilar utama menuju tata kelola pengadaan tanah yang demokratis dan konstitusional. Kata Kunci : Kewenangan Negara, Pembebasan Tanah, BUMN, Kepentingan Umum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jul 2025 01:53
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41678

Actions (login required)

View Item