IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA

HIDAYATI, ITA PUSPITASARI (2025) IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JEPARA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400155_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400155_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (71kB)

Abstract

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki dampak signifikan, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi, terutama bagi perempuan. Di Jepara, perceraian yang diajukan oleh istri, yang dikenal dengan cerai gugat, memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan gugatan dan memperoleh pemenuhan hak-haknya setelah perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta hak asuh anak. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai regulasi lainnya, implementasi hak-hak perempuan pasca cerai gugat sering kali menghadapi kendala, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, maupun kurangnya penegakan eksekusi putusan pengadilan. Penelitian ini menganalisa Implementasi Hak-Hak Perempuan Pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara. Penulis dalam tesis mempunyai tujuan dan manfaat untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama, untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hak hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara, untuk mengkaji dan menganalisis implementasi hak hak perempuan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dan solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis, dianalisis menggunakan feminist legal theory, teori hukum progresif, teori keadilan dalam hukum Islam. Penulis melakukan analisa pengaturan hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama, Implementasi hak-hak perempuan pada cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara, kendala Implementasi hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara dan solusinya. Pengaturan hak-hak perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama sangat penting untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan perempuan pasca perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hak-hak perempuan yang meliputi nafkah iddah, mut’ah, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah anak dijamin oleh hukum. Implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan gender, baik melalui teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, Feminist Legal Theory Joan Williams dan Keadilan Dalam Hukum Islam, memperkuat perlindungan hak-hak perempuan yang selama ini terpinggirkan, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial pasca cerai. Selain itu, pengadilan juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat diterima dengan adil, melalui mekanisme yang menghormati martabat dan kedaulatan perempuan. Penulis berharap Pengadilan Agama Jepara, bersama pemerintah daerah, KUA, dan organisasi masyarakat sipil, perlu mengadakan program sosialisasi hukum di desa-desa untuk perempuan dan Pemerintah Jepara juga perlu menyediakan dana bantuan eksekusi untuk perempuan pascacerai melalui APBD atau Dana Desa, guna mengatasi kendala biaya dan kerumitan eksekusi. Kata Kunci : Cerai Gugat, Hak-Hak Perempuan, Pengadilan Agama,

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jul 2025 01:58
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41669

Actions (login required)

View Item