TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN INTELEJEN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KONFLIK ANTAR SUKU (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN)

NOORYONO, MAKHSYAR (2025) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN INTELEJEN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KONFLIK ANTAR SUKU (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400183_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400183_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya frekuensi konflik antar suku di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, serta hak asasi manusia. Konflik tersebut, seperti yang terjadi antara suku Asmat dan Mappi, menimbulkan korban jiwa, kerugian materil, serta kerusakan sosial yang luas. Dalam konteks negara hukum, Polri memiliki tanggung jawab strategis untuk mencegah dan menangani potensi konflik sosial, salah satunya melalui peran fungsi intelijen keamanan (Intelkam) dalam melakukan deteksi dini dan penggalangan guna menjaga stabilitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan intelijen Polri dalam menangani tindak pidana konflik antar suku di Kabupaten Merauke serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan alternatif solusinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta data empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, peran kelembagaan, serta dinamika sosial masyarakat adat di Papua Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Intelkam Polri sudah berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi budaya lokal, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Upaya penyelesaian konflik yang optimal memerlukan integrasi antara pendekatan hukum formal dan pendekatan kultural berbasis kearifan lokal. Diperlukan pula penguatan kapasitas Intelkam serta peningkatan sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk menciptakan solusi damai yang berkelanjutan. . Kata Kunci : Intelijen Polri, Konflik Antar Suku, Papua Selatan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jul 2025 02:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41657

Actions (login required)

View Item