EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM KEPULAUAN RIAU (STUDI PENELITIAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

WANDA, ANDRI (2025) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH HUKUM KEPULAUAN RIAU (STUDI PENELITIAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Magister Ilmu Hukum_20302400014_fullpdf.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Magister Ilmu Hukum_20302400014_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (50kB)

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini: Untuk mengetahui, menganalisis Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan riau, Bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan di wilayah hukum kepulauan riau bagaimana perlindungan terhadap anak pasca putusan perceraian dan bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca putusan perceraian dan apa solusinya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap individu. Penelitian empiris merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data melalui pengalaman langsung, observasi, dan eksperimen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan objektif. Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah maritim strategis memiliki potensi besar di sektor perikanan namun juga menghadapi tantangan serius berupa maraknya praktik illegal, Upaya DKP Kepri dalam bentuk pengawasan, konservasi, pemberdayaan nelayan, dan kerja sama riset telah dilakukan, namun tantangan sosial-ekonomi tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penegakan hukum di Kepri perlu dilakukan secara kontekstual dan partisipatif, mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, budaya, dan teknologi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sumber daya perairan Indonesia memiliki potensi ekonomi besar, tetapi pemanfaatannya terhambat oleh kurangnya pemahaman perizinan dan penegakan hukum yang lemah. Pelaku usaha sering melanggar aturan karena minim izin, berdampak pada akses modal dan perlindungan hukum. Penegakan hukum menghadapi kendala seperti konflik kewenangan antar instansi, sulitnya pengawasan terhadap nahkoda asing, kelemahan aturan hukum, keterbatasan SDM, sarana kurang memadai, korupsi, rendahnya kesadaran hukum, dan lambatnya proses peradilan. Solusi yang dibutuhkan meliputi peningkatan kapasitas SDM, penggunaan teknologi pengawasan modern, penguatan sarana, pemberantasan korupsi, edukasi masyarakat, dan reformasi sistem peradilan termasuk pembentukan pengadilan khusus perikanan. Penegakan hukum harus memperhatikan aspek sosial, moral, dan budaya agar efektif melindungi sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Tindak Pidana Perikanan

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 24 Jul 2025 02:09
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41653

Actions (login required)

View Item View Item