WIRATAMA, ARIF DERMAWAN (2025) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP TERPIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302400053_fullpdf.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302400053_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB) |
Abstract
Uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas, sebab selama ini dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian negara. Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) politik hukum dalam menciptakan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) substansial hukum atas mekanisme eksekusi putusan pengadilan berupa uang pengganti terhadap terpidana korupsi, (3) problematika hukum dalam implementasi eksekusi uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap terpidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada awalnya dianggap sebagai hukum formil, namun dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kini dikategorikan sebagai hukum materiil. Pergeseran ini memiliki implikasi pada pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana dalam korupsi, khususnya terkait kerugian negara. Putusan MK ini berdampak pada kasus-kasus korupsi yang sedang dalam proses hukum, khususnya yang masih dalam tahap pidana formil sebelum berkekuatan hukum tetap. (2) Korelasi dengan keuangan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi adalah dengan cara memblokir rekening simpanan tersebut agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada ahli waris atau orang lain. Kewenangan untuk itu di atur dalam Pasal 29 ayat 4 UU Tipikor. Upaya pemblokiran rekening tersebut dilakukan untuk mempermudah apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pengadilan menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, maka jaksa selalu eksekutor lebih mudah untuk melakukan eksekusi uang pengganti. (3) Problematika dalam melakukan permapasan aset adalah lebih dua puluh tahun setelah berlakunya UU Tipikor keberadaan undang-undang perampasan aset sebagai turunan dari Pasal 18 ayat 1 UU Tipikor sampai saat ini belum ada, hal ini tentu menyulitkan bagi aparat penegak hukum secara maksimal melakukan recovery terhadap uang pengganti karena dalam berbuat tidak ada payung hukumnya oleh karena itu keberadaan norma yang mengatur tentang perampasan aset adalah mutlak diperlukan. Kata Kunci: Eksekusi, Uang Pengganti, Terpidana Korupsi.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 28 Jul 2025 06:36 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41645 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |