PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN

HAPSARI, ENNO PRILIA (2025) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300353_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300353_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)

Abstract

Pengaturan hukuman penjatuhan pidana bagi pelaku anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi polemik, karena belum sepenuhnya diberlakukan pendekatan restorative secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini. Untuk menemukan formulasi kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbasis nilai keadilan. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, sumber data terdiri data primer dan data sekunder diambil dari bahan hukum pripner, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan data melalui obsevasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahnu 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 19997 tentang Pengadilan Anak melalui pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan yang terakhir pidana penjara, yang dalam hal ini hendaknya pidana penjara merupakan upaya paling akhir sebagaimana asas hukum pidana yakni (ultimum remidum) “pidana merupakan opsi paling akhir” yg dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk itu harus di upayakan pendekatan pemidanaan lain terlebih dahulu. Kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini (1) Substansi Hukum. Diversi sebenarnya sudah diterapkan dalam beberapa bagian sistem hukum di Indonesia, namun terhambat oleh lemahnya implementasi dan penegakan hukum. Kelemahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan ABH; (2) Struktur Hukum. Kelemahan dari peraturan yang ada bisa geratasi apabila ada kepedulian dan sensivitas dari aparat penegak hukum dalam penanganan ABH. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara untuk melindungi kepentingan masa depan anak; (3) budaya hukum meliputi keberhasilan dari proses restroratif justice juga sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan artinya jika perkembangan anak tidak di pantau oleh keluarga maka implikasinya sering terjadi re offending atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani restroratif justice, terakhir kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses restroratif justice serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya. Formulasi kebijakan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbasis nilai keadilan dapat dilakukan dengan menaikkan batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak menjadi 14 tahun, sehingga aturan yang berlaku dapat lebih sesuai dengan kondisi emosional, mental, dan intelektual anak mengikuti instrumen hukum internasional maupun regulasi di negara lain. Kemudian, syarat diversi yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dapat dirancangkan dengan lebih matang, seperti asas proporsional yang sesuai dengan Keadilan Pancasila. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Keadilan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	28 Jul 2025 06:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41635

Actions (login required)

View Item