MARVELOUS, MARVELOUS (2025) EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ASET MILIK DAERAH (STUDI PENELITIAN PADA DEPUTI KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302400188_fullpdf.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302400188_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
Abstract
Komisi Pemeberantasan Korupsi memiliki tugas dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu kedeputian yang memiliki tugas pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi. Pencegahan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan oleh KPK dengan cara berkoordinasi dengan instansi lain di pemerintah daerah. Koordinasi antara penegak hukum dengan pemerintah daerah harus memberikan dampak yang positif dalam penurunan angka tindak pindan korupsi. Bentuk pelaksanaannya adalah pencegahan tindak pidana korupsi terhadap aset milik daerah. Aset milik daerah berupa tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga. Seperti pada kasus di Pemerintah Daerah Kota Sorong. Bahwa pada kasus ex tanah Dinas Pertanian terletak di Jalan Jenderal Sudirman (depan Pengadilan Negeri Kota Sorong), Kelurahan Melawai Distrik Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, jenis tanah peternakan seluas 1712 M2 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 306 tanggal 8 September 1984 yang dikuasai pihak ketiga. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kota Sorong melakukan koordinasi dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK dalam upaya untuk mendapatkan kembali hak atas aset pemerintah daerah tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah. Serta bagaimana efektivitas koordinasi dan supervisi KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyalahgunaan aset milik daerah. Metode penellitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisa dengan cara analisis evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dan koordinasi antara KPK dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan dalam mencegah penyalahgunaan aset milik daerah. Peran Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK sangat sentral dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam pencegahan tindak pidana korupsi Deputi Koordinasi dan Supervisi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menyelamatkan aset-aset milik daerah. Koordinasi antara penegak hukum merupakan elemen krusial dalam mewujudkan kepastian hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi koordinasi dan supervisi KPK dalam mencegah penyalahgunaan aset milik daerah meliputi kurangnya integrasi data aset daerah, lemahnya komitmen pemerintah daerah, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Selain itu, masih terdapat budaya birokrasi yang kurang responsif terhadap pengawasan dan rendahnya kesadaran antikorupsi di tingkat daerah. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, KPK, Aset Milik Daerah
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 22 Jul 2025 01:39 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41592 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |