REKONSTRUKSI PELAKSANAAN PERATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA

YUDAWATI, NILA (2025) REKONSTRUKSI PELAKSANAAN PERATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300457_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300457_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan peraturan perlindungan anak pasca perceraian dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan Agama yang belum efektif. Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya yang diputus tanpa kehadiran para pihak (verstek atau in absentia), belum menjamin pemenuhan hak anak dibandingkan dengan mengabulkan pokok perkara gugatan perceraian itu sendiri. Sementara perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28B ayat (2), dalam pelaksanaan peraturan perlindungan anak pasca perceraian sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan yang timbul baik dari segi Sumber Daya Manusia, segi payung hukum, sarana prasarana serta peran aktif masyarakat dan pemerintah. Dari segi Sumber Daya Manusia berkaitan dengan keaktifan hakim dalam membuat putusan yang berkaitan dengan hak anak, dari segi payung hukum peraturan perlindungan anak yang ada juga masih perlu direvisi karena masih terdapat hal-hal yang perlu diatur, dari segi sarana prasarana juga perlu pembenahan database dan aplikasi berbasis IT yang kompatibel, dan dari segi sosio kultural masih lemahnya peran masyarakat dan pemerintah pelaksanaan perlindungan hak anak pasca perceraian. Penelitian ini berjenis kualitatif, menggunakan metode deskriptif dan didukung dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknis analisis data menggunakan pendekatan deduktif hingga terumuskan kesimpulan penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan peraturan perlindungan hak anak pasca perceraian dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan Agama belum sepenuhnya dilaksanakan meskipun sudah terdapat berbagai hukum positif yang mengaturnya, terdapat berbagai kendala dan memerlukan solusi konkrit untuk permasalahan yang menghambat pelaksanaan hak anak tersebut. Kendala utama pelaksanaan peraturan perlindungan hak anak di Pengadilan Agama adalah kurangnya terobosan para hakim dalam melakukan penemuan hukum baru dan juga harmonisasi peraturan perlindungan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak. Sedangkan solusinya adalah melakukan harmonisasi peraturan yang menjadi payung hukum pelindungan hak anak pasca perceraian serta mengubah paradigma hakim tentang pemberian putusan yang berpihak pada hak anak pasca perceraian untuk menegakkan pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama maka diperlukan rekonstruksi dapat dilakukan dengan cara pembaharuan hukum melalui tiga cara, yaitu: pendekatan konstitusional; pendekatan struktural; dan pendekatan kultural. Selain itu, lembaga pemerintah dan non-pemerintah juga turut berparan aktif memberikan perlindungan hak anak di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hak anak, Pasca Perceraian, Pengadilan Agama

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Jul 2025 06:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41513

Actions (login required)

View Item