KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI ARTIFICAL INTELLIGANCE (AI) DALAM CYBER CRIME

DHARMAYANTI, YULIANA PUTRI (2025) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI ARTIFICAL INTELLIGANCE (AI) DALAM CYBER CRIME. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300559_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300559_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aspek hukum pidana. AI tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan positif, tetapi juga membuka peluang munculnya kejahatan siber baru seperti deepfake, phishing otomatis, dan pencurian identitas digital. Kejahatan ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan kekosongan pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur tindak pidana berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi cyber crime berbasis AI, baik dalam hukum positif yang berlaku saat ini maupun prospek pengaturannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU ITE, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara eksplisit penggunaan dan penyalahgunaan AI dalam tindak pidana siber. Ketentuan hukum yang berlaku masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi kompleksitas kejahatan berbasis AI. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang harus segera diisi melalui pembaharuan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan progresif terhadap perkembangan teknologi informasi. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang mampu menjawab tantangan kejahatan siber berbasis AI melalui pendekatan teori negara hukum, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori kebijakan kriminal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana di era digital, serta menjadi referensi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang relevan dan efektif. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat merespons perkembangan teknologi dengan menciptakan regulasi yang adil, jelas, dan mampu melindungi masyarakat dari kejahatan siber yang semakin kompleks. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Artificial Intelligence, Cyber Crime, Pertanggungjawaban Pidana, Legal Vacuum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Jul 2025 06:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41489

Actions (login required)

View Item