ANALISIS HUKUM PERAN KORPS BRIGADE MOBILE KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM IKUT SERTA MENANGANI BENCANA ALAM YANG TERJADI DI DALAM MASYARAKAT

PAMUNGKAS, ARJUN ILHAM (2025) ANALISIS HUKUM PERAN KORPS BRIGADE MOBILE KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM IKUT SERTA MENANGANI BENCANA ALAM YANG TERJADI DI DALAM MASYARAKAT. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400049_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400049_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)

Abstract

Penelitian ini berisikan tentang bagaimana peran brimob dalam penanggulangan bencana yang terjadi di dalam masyarakat serta hambatan yang dialami oleh brimob serta bagaimana upaya tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan peran penanggulangan bencana yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Brimob dalam pelaksanaan penanganan bencana alam yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengetahui bagaimana brimob mengatsi hambatan dalam pelaksanaan penanganan bencana alam melalui solusi yang cukup solutif dalam penyelesaian tugas. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis Dimana data primer diperoleh dari studi wawancara dan observsi langsung dilapangan, data sekunder berupa studi Pustaka yang adopsi dari sumber literatur berupa undang-undang, buku, jurnal dan artikel lainnya dengan relevansi dari penelitian yang dilakuka. Kerangka teoritis berupa teori kepastian hukum dan juga teori penegakkan hukum menjadi perwujudan dari landasan teori yang dirasa relevan dengan penulisan yang dilakukan yakni menganalisis hukum dan juga menegakkan hukum. Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Komanda Kompi Brimob Jawa Tengah II menemukan hasil berupa Brimob memiliki peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan penanganan bencana alam yang terjadi ditengah Masyarakat. Peran Brimob dibutuhkan sebab para anggota telah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga pelatihan yang cukup intens maka dirasa kapasitas brimob dibutuhkan dalam aksi penanganan bencana alam. Brimob tidak hanya datang Ketika terjadi bencana alam saja melainkan jauh sebelum terjadi bencana alam terjadi Korps Brimob telah melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan juga penanganan Ketika terjadi bencana alam. Hal ini tentunya berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Kepolisian sebagai alur regulasi dalam pelaksanaan tugas dan juga sebagai implementasi teori penegakkan hukum yang digunakan sebagai kerangka teoritis penulisan ini. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Brimob dalam menjalankan tugas penanganan bencana alam ditengah masyarakat tergolong kedalam dua faktor yakni faktor intenal dan juga eksternal Korps Brimob. Namun dalam meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi, Korps Brimob telah melakukan managemant konflik dengan melakukan garis komunikasi komando, artinya para anggota menjalankan sesuai dengan instruksi dari pimpinan melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Kapolda kemada Komanda Batalyon, artinya alur komunikasi tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat melalui surat resmi dari Kapolda, hal ini sejalan dengan implentasi teori kepastian hukum yang digunakan dalam penulisan ini. Brimob juga giat melakukan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan juga evakuasi ketika terjadi bencana alam sehingga hambatan-hambatan kurangnya pemahaman masyarakat yang masih minim terkait mitigasi bencana dapat diminimalisir menggunakan solusi yang telah diberikan. Kata Kunci: Brimob, Bencana Alam, Penanganan, Solusi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	21 Jul 2025 03:37
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41394

Actions (login required)

View Item