REKONSTRUKSI REGULASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN

ZAENUDIN, ZAENUDIN (2025) REKONSTRUKSI REGULASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100012_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100012_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa diharapkan dapat menjadi alternatif untuk menghindari perceraian yang merugikan kedua belah pihak. Namun, meskipun mediasi sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kenyataannya pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan optimal dan seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam penyelesaian perkara perceraian. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mengkaji regulasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan dengan fokus pada nilai-nilai keadilan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam penerapan regulasi tersebut Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder, serta Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang damai, namun ketentuan kewajiban hadir fisik dan batasan waktu yang ketat dalam Perma No. 1 Tahun 2016 sering kali tidak sesuai dengan kenyataan sosial dan kebutuhan para pihak yang terlibat, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah yang bijaksana menurut Pancasila dan prinsip keadilan Imam Ghazali. Rekonstruksi terhadap Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 24 Ayat 2 dalam Perma No. 1 Tahun 2016 diperlukan untuk memberikan fleksibilitas terkait kehadiran fisik dan durasi mediasi, agar dapat menciptakan proses yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dan aparat hukum agar mediasi dapat lebih efektif dan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Niai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40985

Actions (login required)

View Item