REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA TERKAIT POLA SISTEM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL BERBASIS NILAI KEADILAN

PUSPITASARI, IKKA (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN PIHAK SWASTA TERKAIT POLA SISTEM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100003_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100003_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)

Abstract

Pembangunan suatu negara memerlukan dana dalam jumlah yang sangat besar. Infrastruktur memiliki peranan yang penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Melihat keterbatasan pemerintah melalui APBN maupun APBD dalam penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur ini. Seiring dengan berjalannya waktu perlu diadakan perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yakni dengan melakukan perjanjian Build Operate Transfer (BOT) merupakan suatu konsep dimana proyek dibangun atas biaya sepenuhnya dari perusahaan swasta, beberapa perusahaan swasta, ataupun kerjasama dengan BUMN. Setelah dibangun, dioperasikan oleh kontraktor dan setelah tahapan pengoperasian selesai sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Build Operate Transfer (BOT). Tujuan penelitian ini menemukan regulasi perjanjian kontrak dengan pola Build Operate Transfer (BOT) dalam pembangunan infrastruktur jalan tol saat ini, menemukan kelemahan-kelemahan regulasi dari kontrak, mengkonstruksi regulasi perjanjian kontrak perjanjian kerjasama dengan pola (BOT) Build Operate Transfer dalam pembangunan infrastruktur jalan tol yang berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas permasalahan mengenai regulasi perjanjian kontrak Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta terkait pola sistem build operate transfer (bot) dalam pembangunan infrastruktur jalan tol berbasis nilai keadilan, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan serta pendekatan yuridis sosiologis yang ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis Pelaksanaan perjanjian kontrak dengan pola Build Operate Transfer (BOT) dalam pembangunan infrastruktur jalan tol saat ini belum berkeadilan disebabkan dalam perjanjian BOT adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kurangnya regulasi yang jelas, ketimpangan ekonomi dalam hal ini ketidaksetaraan ekonomi. Kelemahan-kelemahan regulasi perjanjian kontrak kerjasama dengan Pola Build Operate Transfer (BOT) sehingga belum berasas keadilan saat ini meliputi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum sedangkan Rekonstruksi regulasi perjanjian kontrak kerjasama dengan pola (BOT) Build Operate Transfer dalam pembangunan infrastruktur jalan tol yang berbasis nilai keadilan perubahan atau penataan ulang norma dan sistem hukum yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial. Kata Kunci: Rekonstruksi, Regulasi, Perjanjian Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Build Operate Transfer (BOT).

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40981

Actions (login required)

View Item