ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH YANG BELUM MENDAFTARKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SETELAH PENJUAL DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Putusan No. 6/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2024/PN Niaga Sby Jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN Niaga Sby)

MAPAREPPA, ANDI RACHMAWAN (2025) ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH YANG BELUM MENDAFTARKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SETELAH PENJUAL DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Putusan No. 6/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2024/PN Niaga Sby Jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN Niaga Sby). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300169_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300169_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB)

Abstract

Pengembang yang dinyatakan pailit dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi masyarakat, salah satunya adalah pembeli rumah. Pembeli rumah sudah membuat Perjanjian Jual Beli dengan pengembang. Namun, apabila pengembangnya pailit, maka rumah tersebut menjadi harta pailit sepanjang masih ada Akta Jual Beli dan Pembelian belum dilakukan di hadapan Notaris. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengkaji perlindungan hukum terhadap pembeli rumah apabila pengembangnya pailit. Kasus digunakan dalam makalah ini adalah Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: No. 6/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2024/PN Niaga Sby Jo. No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN Niaga Sby. Ini Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Itu jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pailit dan PKPU, adanya perlindungan hukum bagi pembeli rumah yang terikat dalam Jual Beli Perjanjian dengan mendaftar menjadi kreditur rangkap untuk mendapatkan ganti rugi. bahwa apabila terjadi perkara kepailitan maka ketentuan yang digunakan Dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengingat undang-undang ini menganut asas integrasi. Itu pemerintah sebaiknya memperbarui kondisi kebangkrutan dengan melaksanakan uji insolvensi sehingga kreditur konsumen terlindungi dari debitur yang beritikad buruk, masyarakat harus berhati-hati dalam membeli rumah melalui Perjanjian Jual Beli. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kepailitan, Perjanjian Jual Beli.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jul 2025 03:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40938

Actions (login required)

View Item