MANALU, NOVIDA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS TANAH YANG MEGAJUKAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT IZIN MEMBUKA TANAH (Studi Kasus Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/Pn Pbr). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Magister Kenotariatan_21302300094_fullpdf.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Magister Kenotariatan_21302300094_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB) |
Abstract
Masalah perlindungan hukum terhadap ahli waris tanah yang mengajukan hak milik atas tanah berdasarkan surat izin membuka tanah dari kepala kecamatan masih menjadi topik yang kurang mendapat perhatian dalam praktik hukum. Seringkali, ahli waris menghadapi kendala dalam membuktikan kepemilikan atas tanah yang diwariskan, terutama ketika surat izin tersebut menjadi dasar klaim kepemilikan. Tanpa adanya pemahaman yang jelas mengenai hak ahli waris, proses pengajuan hak milik bisa terhambat dan berpotensi menimbulkan sengketa. Tujuan penulis melakukan pelitian ini yaitu : untuk menyelidiki dan menganalisa konsep hukum terhadap pemilik tanah yang belum memiliki surat tanah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional serta mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap ahli waris tanah yang mengajukan hak milik atas tanah berdasarkan surat izin membuka tanah dari kepala Kecamatan berdasarkan Putusan Nomor: 258 / Pdt.G / 2022 / PN.Pbr. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah yang melibatkan ahli waris. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur terhadap buku-buku hukum, jurnal, dan peraturan yang terkait dengan hak milik atas tanah dan perlindungan hukum bagi ahli waris. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris tanah yang mengajukan hak milik atas tanah berdasarkan surat izin membuka tanah dari kepala kecamatan masih belum memadai. Dalam banyak kasus, ahli waris kesulitan dalam membuktikan keabsahan hak miliknya, terutama ketika ada ketidakjelasan administrasi atau tumpang tindih kepemilikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam sistem administrasi pertanahan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ahli waris dan mengurangi potensi sengketa hukum di masa depan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Ahli Waris, Tanah, Surat Izin Membuka Tanah.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 09 Jul 2025 03:38 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40915 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |