TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (ILLEGAL FISHING)

EMHA, FARESH (2025) TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL (ILLEGAL FISHING). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200538_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200538_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)

Abstract

Terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan Illegal Fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing) dan mengetahui penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara illegal (Illegal Fishing). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah perairan, lemahnya koordinasi antar instansi, dan keterbatasan teknologi pengawasan. Kasus MV Hai Fa menjadi salah satu contoh penting yang mengungkap kelemahan dalam penegakan hukum, termasuk sanksi ringan yang tidak memberikan efek jera. Regulasi terkait illegal fishing telah diterapkan, tetapi implementasi yang lemah dan celah hukum sering dimanfaatkan oleh pelaku. Korupsi dalam sektor perikanan semakin memperburuk penegakan hukum, memberikan peluang bagi pelaku untuk terus beroperasi. Masyarakat pesisir juga kurang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut, yang mendorong praktik-praktik ilegal. Kebijakan penenggelaman kapal sebagai langkah tegas pemerintah menunjukkan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran publik dan perlindungan laut. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu didukung oleh investasi teknologi seperti drone, radar, dan satelit untuk meningkatkan pengawasan. Pelatihan aparat penegak hukum dan edukasi masyarakat menjadi solusi penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, revisi regulasi dan kerja sama internasional diperlukan untuk menangani pelaku illegal fishing yang lintas batas negara. Dengan transparansi yang lebih baik dan penguatan kebijakan, keberlanjutan sumber daya laut Indonesia dapat terjamin. Kata Kunci: penegakan hukum, penangkapan ikan, illegal fishing.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Aug 2025 02:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40608

Actions (login required)

View Item